SERINDO, Jakarta – Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) RI berharap Dewan Pimpinan Pusat Serikat Rakyat Indonesia (DPP SERINDO) dapat menjadi mitra strategis dalam advokasi dan edukasi masyarakat mengenai kerentanan dan kekerasan terhadap perempuan terutama isu konflik agraria dan sumber daya alam (SDA).
Harapan ini disampaikan saat DPP SERINDO melakukan audiensi dengan Komnas Perempuan di kantor Komnas Perempuan, Kamis, 8 Januari 2026. DPP SERINDO disambut langsung oleh Irwan Setiawan dan Sundari, masing-masing Komisioner Komnas Perempuan.
Audiensi berlangsung dalam suasana hangat, santai namun produktif. Dari DPP SERINDO hadir Ketua Umum Jones Batara Manurung, Sekretaris Jenderal Irvan Mahmud, dan jajaran pengurus lainnya.
Audiensi ini merupakan bagian dari rangkaian silaturahim SERINDO dalam membuka ruang kolaborasi dengan berbagai institusi/lembaga terkait, dalam upaya menyikapi isu-isu strategis berbasis kekerasan terhadap perempuan.
DPP SERINDO telah menetapkan isu perlindungan perempuan sebagaimana ditetapkan dalam Kongres III SERINDO pada bulan Oktober 2024.
Dalam pertemuan tersebut, Sundari menyoroti kompleksitas permasalahan yang dihadapi perempuan terutama yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pangan. Ia menyampaikan bahwa konflik sumber daya alam yang melibatkan masyarakat adat/tanah ulayat menjadi salah satu kasus yang banyak dilaporkan ke Komnas Perempuan sepanjang tahun 2025.
“Konflik ini beririsan dengan UU Cipta Kerja sehingga warga yang terdampak PSN kesulitan mendapatkan hak-haknya,” kata Sundari. Hal senada diungkapkan Irwan Setiawan bahwa pembenahan data antara instansi harus dibenahi antara lain data pertanahan, kehutanan dan pertanian.
Ketua Umum DPP SERINDO, Jones Batara Manurung mengungkapkan bahwa terdapat tumpang tindih pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lahan di Indonesia yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan perempuan acapkali menjadi korban dari konflik tersebut.
“Negara harus mampu menyelesaikan akar persoalan melalui pengelolaan SDA sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat bukan hanya untuk kelompok tertentu,” tegas Jones.
Terkait PSN, DPP SERINDO berkomitmen untuk memantau perkembangan PSN tersebut untuk kepentingan rakyat. Salah satu perhatian DPP SERINDO yakni perluasan lahan untuk pangan merupakan alternatif terakhir, karena upaya intensifikasi pertanian melalui peningkatan produktivitas komoditi pangan dapat menjadi hal yang utama sebelum melakukan ekstensifikasi melalui perluasan areal pertanian. Demikian juga halnya terhadap komoditi sawit, agenda utama seharusnya peningkatan produktivitas bukan perluasan lahan.
Dengan adanya pertemuan ini, DPP SERINDO dan Komnas Perempuan RI bersepakat menjadi mitra baru dan akan menjalin kolaborasi dalam program atau kegiatan yang akan datang. Hal sederhana yakni dengan melibatkan SERINDO pada kegiatan diseminasi informasi Komnas Perempuan.
